Analisis: Keikutsertaan Mahfud dalam Tim Ganjar Dapat Membantu Mencegah Politik Identitas.

Analisis: Keikutsertaan Mahfud dalam Tim Ganjar Dapat Membantu Mencegah Politik Identitas. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie, menyatakan bahwa kehadiran Mahfud MD dalam tim Ganjar Pranowo telah membuat persaingan antara calon presiden dan wakil presiden terlihat lebih kompetitif. Lebih jauh lagi, menurutnya, hal ini juga dapat membantu mencegah munculnya politik identitas.

Menurut Gugun, pertarungan politik dapat lebih difokuskan pada isu-isu yang visioner. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemilihan Presiden 2024 kemungkinan tidak akan mengalami situasi yang sama seperti pada tahun 2014 dan 2019 yang menimbulkan polarisasi akibat politik identitas. "Dengan kehadiran Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo, potensi politik identitas yang berpotensi merusak demokrasi dapat dihindari," ujar Gugun kepada Republika pada hari Rabu (18/10/2023).

Dia juga mengingatkan bahwa dari sisi lain, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga memiliki latar belakang Islam. Anies memiliki latar belakang HMI dan UGM, sementara Muhaimin memiliki latar belakang santri, NU, PMII, dan UGM. Selain itu, Ganjar Pranowo juga berasal dari UGM dan aktif di GMNI. Mahfud MD sendiri merupakan seorang santri NU asal Madura yang aktif di HMI, dan memiliki latar belakang pendidikan dari UGM, mulai dari diploma III sastra Arab, magister ilmu politik, hingga doktor ilmu hukum, serta menjabat sebagai Guru Besar di UGM.

"Dengan susunan calon seperti ini, kami berharap agar masyarakat dari berbagai latar belakang tidak mudah terjebak dalam isu-isu yang bersifat sektarian, seperti Islam vs abangan atau kadrun vs cebong," kata Gugun.

Dia percaya bahwa isu-isu dan perdebatan terkait calon presiden dan wakil presiden akan menjadi lebih produktif dan kompetitif dalam hal penegakan hukum, pendidikan di era Kecerdasan Buatan, korupsi di sektor sumber daya alam, dan reformasi birokrasi.

Gugun berharap bahwa momen Pemilihan Presiden yang diisi oleh kandidat-kandidat dari perguruan tinggi terkemuka tidak akan diserbu oleh isu-isu politik identitas yang dapat mengancam masa depan Indonesia sebagai negara demokratis yang berdasarkan konstitusi.

Dia juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus perselisihan terkait pemilihan presiden, Mahkamah Konstitusi telah berhasil menjaga demokrasi. Bahkan, situasinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara demokrasi seperti Amerika Serikat, di mana perselisihan terkait pemilihan presiden sering kali berlarut-larut.

"Kini saatnya bagi partai politik untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan demokrasi yang mengangkat isu-isu positif," kata Gugun.

Share this post